Awalnya, sejumlah pimpinan partai politik berkeinginan kuat untuk membuat kesepakatan membangun koalisi besar sejumlah partai politik peserta pemilu.

Niat itu dalam relatif waktu singkat, segera diwujudkan meskipun tidak semua partai politik dengan kekuatan basis massa besar, ikut menandatangani komunike bersama atas pembentukan koalisi besar partai-partai politik tersebut. Koalisi yang dibangun sejumlah partai politik tersebut bertujuan untuk membentuk suatu kekuatan besar partai politik di parlemen, yang akan bekerja jauh lebih baik dan bermartabat.

Bisa dibilang, agenda penyatuan visi dan misi sejumlah partai politik tersebut, bertujuan mulia. Apalagi negara kita pada saat ini sangat membutuhkan keberadaan parlemen yang mampu menghasilkan produk-produk aturan perundangan yang konsisten membela kepentingan rakyat, dan berdiri diatas semua kepentingan, kecuali kepentingan bangsa, bukan kelompok atau golongan.

Akan tetapi, koalisi yang dibangun dengan tujuan baik tersebut, nampaknya tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi, karena adanya keinginan tak terbendung dari sejumlah elite partai pollitik yang berhak menempatkan anggotanya di parlemen, untuk bisa menjadi orang nomor satu di negeri ini.

Hanya oleh karena satu hal saja, kekaguman masyarakat atas baiknya inisiatif dan cara pandang para elite politik untuk membangun koalisi, harus berubah menjadi sikap apatis.

Masyarakat tidak mengerti dengan apa yang ada didalam benak pikiran para politisi kita. Mereka yang membangun, tapi mereka juga yang menghancurkan. Para politisi kita benar-benar tidak mendidik bagaimana cara bersikap ketika koalisi telah dibangun. Mereka tidak mengajari rakyat tentang kehidupan demokrasi, bersatu dan berperilaku sebagai seorang politisi yang baik.

Apa yang sebenarnya ingin dicari, apa yang sebenarnya ingin digapai, ternyata tidak lebih dari tampuk kekuasaan. Alih dalih membuat koalisi, ujung-ujungnya kursi RI-1 juga. Hebohnya, tidak ada yang mau menduduki kursi RI-2.

Jika perhatian para pemimpin hanya pada kekuasaan, apakah mereka akan mengingat pada rakyat yang harus dipimpinnya? Bagaimana rakyat mau bersimpati dan mendukung pencalonan diri mereka?

Keinginan untuk menjadi Presiden itu sah-sah saja. Tapi keinginan itu sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terus berkembang, jangan terlalu memaksakan diri dan menempatkan sikap egois dalam pencalonan diri mereka.

Indonesia butuh pemimpin yang memiliki keinginan kuat untuk memajukan rakyat. Oleh sebab itu, ajaklah rakyat berbicara. Masih ada waktu beberapa hari lagi sebelum hari pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, untuk menyapa rakyat, serta menanyakan apa dan bagaimana pendapat mereka. Bukankah pada akhirnya nanti, suara rakyat pula yang menentukan siapa yang akan menjadi RI 1 di negara ini?

Koalisi yang sudah dibangun untuk memperbaiki kualitas parlemen kita, sebaiknya tidak selesai begitu saja sebab negara kita butuh kehadiran anggota parlemen yang berkualitas. Apa yang sudah dirancang dan dipersiapkan dengan baik, janganlah disia-siakan begitu saja.

Terkait dengan posisi RI-1, ada baiknya para politisi berkaca diri, apakah saat ini memang waktu yang tepat untuk menjadi RI-1 atau belum. Kalau memang belum, tidak ada salahnya kalau para politisi yang merasa berhak mencalonkan diri sebagai RI-1, dapat bersatu dan menggalang kekuatan dengan yang lain.

Setidaknya, para politisi itu dapat belajar untuk menjadi negarawan yang cara pandang dan jiwa kepemimpinannya diperhatikan, didengar, serta dihormati rakyat, karena mempunyai sikap yang legowo atau karena mereka tahu bagaimana harusnya bertindak sebagai pemimpin.

Bersikap legowo bukanlah sebuah kesalahan, namun sebuah pilihan sikap yang akan membuat seorang pemimpin dihormati rakyat. Kehidupan menjadi seorang pemimpin, tidak harus menjadi RI-1. Jabatan Kepala Negara memang membanggakan. Namun kebanggaan itu tidak akan berarti banyak apabila sikap narsis dan egois dari seorang pemimpin lebih mengemuka dibandingkan keinginan untuk menjadikan negara ini lebih baik apabila kelak dirinya menjabat Presiden Republik Indonesia.