Keputusan pemerintah untuk kembali menurunkan harga BBM jenis premium dan solar masing-masing menjadi Rp. 4.500 per-liter mulai tanggal 15 Januari 2009, merupakan sebuah kebijakan publik strategis jangka pendek, yang masih membutuhkan adanya supervisi ketat pemerintah serta sejumlah kebijakan pelengkap lainnya, agar keputusan tersebut benar-benar efektif untuk mendorong percepatan laju pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan daya beli masyarakat.

Upaya pengawasan ketat pemerintah perlu dilakukan, mengingat selama ini banyak keputusan dan kebijakan pemerintah yang tidak berjalan atau tidak dilaksanakan sesuai dengan isi butir-butir keputusan atau kebijakan pemerintah oleh aparat maupun instansi pelaksana yang bertanggung-jawab untuk melaksanakan keputusan atau kebijakan pemerintah tersebut.

Dalam hal ini, tindakan supervisi ketat diperlukan agar tidak terjadi penyelewengan ataupun penyimpangan pelaksanaan keputusan atau kebijakan pemerintah yang telah dibuat dan telah ditetapkan.

Adapun sejumlah kebijakan pelengkap perlu diadakan, agar keputusan pemerintah yang telah ditetapkan sebagai sebuah keputusan yang harus dilaksanakan, benar-benar berdaya guna dan mampu meminimalisir hambatan yang mungkin timbul pada saat pelaksanaannya.

Sejumlah kebijakan pemerintah sebagai pelengkap keputusan pemerintah, sangat diperlukan sebagai arahan yang memastikan agar segenap isi butir-butir keputusan pemerintah tersebut, dapat tepat sasaran.

Beberapa elemen masyarakat berpendapat, keputusan pemerintah menurunkan harga BBM, membutuhkan waktu cukup lama apabila ingin mendorong adanya upaya maksimal untuk memberdayakan masyarakat, menghadirkan manfaat ekonomi besar terhadap kelancaran mobilitas masyarakat, serta upaya untuk mendukung kelangsungan atau kemajuan usaha para usahawan.

Para pengusaha menilai, penurunan harga BBM jenis premium serta solar, tidak otomatis bisa membuat mereka segera membuat kebijakan yang berkaitan dengan efisiensi biaya distribusi dan biaya produksi dalam kegiatan produksi, karena banyak faktor yang mempengaruhinya.

Masih maraknya kegiatan pungutan liar, masih panjang dan rumitnya birokrasi perdagangan yang harus dilalui, serta masih tingginya harga bahan dasar produksi, merupakan sejumlah persoalan yang membuat para pengusaha sulit untuk segera menekan harga jual hasil produksi.

Erwin Aksa, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia mengatakan, selain persoalan efisiensi logistik, adanya pola perdagangan tidak sehat berupa pola perdagangan monopolistik dan oligopolistik, merupakan persoalan yang berpengaruh besar pada upaya pengusaha untuk segera menurunkan harga barang serta jasa.

Terkait dengan kebijakan pemerintah untuk penurunan tarif angkutan umum, para pengusaha angkutan umum yang diwakili oleh Ketua Departemen Angkutan dan Prasarana Organda, Rudi Thehamihardja, berpendapat, masyarakat dapat merasakan adanya penurunan tarik angkutan umum, tidak hanya sebatas 10 % namun masyarakat juga bisa merasakan penurunan tarif hingga 25 % apabila pemerintah dapat menjalankan fungsi serta kewajibannya dengan baik.

Pendapat salah satu pucuk pimpinan Organda itu, nampaknya benar adanya. Saat ini, harga sejumlah barang kebutuhan pokok justru mengalami kenaikkan. Kenaikkan sejumlah harga barang-barang kebutuhan pokok tersebut, bahkan mulai terjadi semenjak pemerintah berencana menaikkan harga BBM.

Siapa yang bisa duga kalau harga tomat itu Rp. 1000 per-buah, dan harga daging ayam tiba-tiba naik Rp. 1000 sebelum tanggal berlakunya penurunan harga BBM oleh pemerintah.

Tindakan antisipasi pemerintah untuk menurunkan kembali harga barang-barang kebutuhan pokok sulit untuk dilakukan karena kenaikkan harga itu terjadi karena adanya faktor cuaca buruk dan banyak petani yang belum panen atas hasil pertaniannya.

Apapun bentuk keputusan yang dibuat dan dikeluarkan untuk dilaksanakan demi kemajuan hidup masyarakat, sebaiknya pemerintah memperhitungkan segala aspek.

Sebuah kebijakan akan berlaku efektif dan menghadirkan ketenangan di tengah-tengah masyarakat apabila para pembuat kebijakan, tidak hanya sekedar membuat sebuah kebijakan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang berpengaruh dan membutuhkan jalan keluar penyelesaian masalah.

Pemerintah juga harus bisa mendengarkan suara rakyat, apabila keputusan atau kebijakan yang dikeluarkannya, dirasakan masih belum memiliki tingkat efektifitas tinggi untuk mendorong peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat atau hal-hal yang terkait dengan peningkatan daya beli masyarakat.

Satu saja faktor yang terlupakan, maka akan banyak komentar bernada miring atas keputusan atau kebijakan yang bertujuan memajukan kehidupan masyarakat. Apalagi tidak lama lagi, akan dilaksanakan pemilu, sehingga keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan, dianggap untuk kepentingan pemenangan pemilu semata.

Apapun yang terjadi, masyarakat berharap, pemerintah masih membuat sejumlah keputusan atau kebijakan lain, yang membuat masyarakat dapat kembali merasakan gairah hidup, yang pada akhirnya mengarah pada adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.


Salam nasionalisme.


.Sarlen Julfree Manurung